Pada beberapa waktu yang lalu, pernyataan dari Anies Baswedan mengenai subsidi mobil listrik oleh pemerintah menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Anies Baswedan, yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan 2024, menyatakan bahwa subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, mengingat bahwa ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan justru mendorong penggunaan kendaraan listrik. Pada saat wawancara di acara Kick Andy, Anies Baswedan memberikan penjelasan mengenai pandangannya terhadap isu ini.
Menurut Anies Baswedan, kendaraan listrik adalah masa depan yang perlu dipercepat pengembangannya, terutama mengingat adanya masalah lingkungan yang signifikan di Jakarta dan Indonesia secara umum, terutama terkait kualitas udara yang semakin memburuk. Salah satu cara yang diusulkan oleh Anies Baswedan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mendorong lebih banyak orang untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Dalam pandangannya, kendaraan umum merupakan salah satu solusi yang dapat mengurangi polusi udara dan kemacetan di kota-kota besar. Oleh karena itu, Anies Baswedan memandang perlu untuk memperbesar infrastruktur kendaraan umum, khususnya kendaraan umum berbasis listrik, dan memberikan prioritas dalam pengembangannya. Untuk mendorong adopsi kendaraan listrik secara lebih luas, Anies Baswedan mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi pada sektor kendaraan umum berbasis listrik.
Terkait dengan mobil listrik, Anies mendukung program mobil listrik. Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga telah mengambil beberapa langkah konkret dalam mendukung penggunaan mobil listrik. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghapusan bea balik nama dan kebijakan ganjil genap yang tidak berlaku bagi pemilik mobil listrik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang untuk membeli dan menggunakan kendaraan listrik, dengan harapan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta.
Namun, Anies Baswedan menekankan bahwa subsidi yang dia bicarakan tidak melibatkan penggunaan uang rakyat dari pajak untuk membantu pabrik mobil listrik atau membantu calon pembeli mobil listrik. Menurutnya, mayoritas pembeli mobil listrik adalah orang-orang yang mampu secara finansial, sehingga tidak memerlukan subsidi dari pemerintah. Dalam konteks ini, Anies Baswedan berpendapat bahwa subsidi harus diberikan pada sektor kendaraan umum berbasis listrik, yang pada gilirannya akan mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan kendaraan umum sebagai alternatif penggunaan kendaraan pribadi.
Pandangan Anies ini mengakui bahwa subsidi mobil listrik harus ditargetkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkannya secara ekonomi, seperti pengemudi taksi atau ojek online. Dalam hal ini, subsidi dapat membantu mereka untuk beralih ke kendaraan berbasis listrik dengan lebih mudah dan terjangkau. Dengan memberikan subsidi kepada kelompok ini, pemerintah dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat.
Selain itu, Anies juga menekankan bahwa fokusnya bukan hanya pada subsidi mobil listrik, tetapi juga pada pengembangan dan perluasan infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian daya yang lebih banyak dan terjangkau. Dalam konteks ini, subsidi juga dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan bagi mobilitas berkelanjutan.
Sebagai kesimpulan akhir, dalam wawancara di Kick Andy tersebut, Anies Baswedan menjelaskan bahwa pandangannya terhadap subsidi mobil listrik sebagai langkah untuk mengatasi masalah lingkungan dan mempercepat transisi ke kendaraan berbasis listrik. Ia menyadari pentingnya mendukung perkembangan kendaraan listrik sebagai solusi masa depan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan polusi udara yang semakin serius.
Namun, Anies Baswedan memandang bahwa subsidi uang rakyat dari pajak tidak seharusnya digunakan untuk membantu pabrik mobil listrik atau calon pembeli mobil listrik yang umumnya mampu secara finansial. Dengan demikian, debat terkait kebijakan subsidi mobil listrik ini masih berlanjut di kalangan masyarakat dan mungkin akan menjadi salah satu isu yang perlu dipertimbangkan dalam konteks pemilihan presiden 2024.